Lukman Said ketua DPRD Matra Berpeluang Pimpin ADKASI


Mediapublik.press(Nasional) Pasangkayu - (Sulbar) Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesai (ADKASI) tidak lama lagi bakal digelar di Pekanbaru, Riau. Sejumlah namapun mencuat untuk memimpin organisasi DPRD se-Indonesia itu menggantikan Ketua sebelumnya.

Salah satu nama yang digadang- gadang bakal memimpin Adkasi untuk periode selanjutnya adalah Sekjen Adkasi Lukman Said yang tidak lain adalah ketua DPRD Matra dari partai PDIP.

Saat disambangi diruang kerjanya, Lukman Said menyampaikan bahwa dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ADKASI yang degelar belum lama ini, mayoritas anggota ADKASI mendukung dirinya untuk menakhodai asosiasi parlemen tersebut.

" Saat ini saya juga tengah dipercaya sebagai Ketua Panitia Munas, tapi saya serahkan semuanya kepada teman- teman ADKASI siapa yang akan dipilih jadi Ketua ADKASI nantinya. Yang banyak mendukung saya itu dari Pulau Sumatra, Sulawesi, Maluku, Kalimantan dan Papua" terangnya.

Dikatakan pula, bahwa dalam Munas ADKASI nanti metode pemilihan Ketua akan diupaya melalui cara Aklamasi, " Saya upayakan hanya ada satu calon agar, bisa Aklamasi" ujarnya.

Selain pemilihan Ketua baru, dalam Munas ADKASI nanti juga menjadi ajang pembahasan isu- isu strategis terkait kepentingan ADKASI itu sendiri, salah satu topik utama yang bakal dibahas adalah upaya mendorong kesamaan hak Anggota DPRD Kabupaten dengan Eksekutif. Kesamaan hak itu meliputi Hak Keprotokoleran, Hak Keuangan,dan Legislasi.

Lukman Said menyampaikan bahwa selama ini Anggota DPRD merasa didikriminasi atas tiga hal tersebut, padahal DPRD juga adalah bagian dari Pemerintah Daerah setara dengan Bupati, yang berarti juga semestinya memiliki hak yang sama dengan Bupati.

Perjuangan persamaan hak itu sambung dia, saat ini sudah menemui titik terang, sebab regulasi mengenai hal tersebut sudah digodok oleh Pemerintah Pusat, untuk menggantikan regulasi yang lama.

" Isu itu akan menjadi pembahasan utama dalam Munas, karena kami upayakan regulasi itu sudah bisa disahkan sebelum memasuki pembahasan APBD pokok 2016", terang politisi PDIP ini. (joni)

Copy

MEDIA PUBLIK

Media Cerdas Bangsa
    Facebook Comment
    Google Comment

0 comments:

Post a Comment