Mediapublik.prss (Hukum) - Medan (Sumatera Utara) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali secara meraton memeriksa11 orang saksi terkait kasus pengesahan APBD Sumatera Utara tahun 2009 hingga 2015 serta gratifikasi interpelasi laporan pertanggung jawaban Gubernur non aktif Gatot Pujonugroho. Selasa (17/11)
Setelah sehari sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa15 orang saksi terkait pengesahan APBD 2009-2014 serta kasus suap hak interpelasi . Hari ini kpk kembali melakukan pemeriksaan 11 saksi di Mako Brimob Polda Sumut Jalan Wahid Hasim, Medan. Pada pemeriksaan ini selain anggota DPRD Sumut proide 2009-2014 lalu menurut informasi yang diperoleh juga terdapat mantan Kepala Dinas dilingkungan Pemprov Sumatera Utara.
Seperti pemeriksaan sebelumnya penyelidikan dilakukan tertutup bagi sejumlah awak media yang meliput namun terlihat mobil pegawai yang masuk membawa berkas. Dari daftar nama nama saksi yang diperiksa KPK hari ini terdapat 16 orang saksi. Namun yang hadir hanya 11 orang. Ke- 11 saksi tampak satu persatu mulai hadir sejak siang hingga sore.
Salah satu saksi Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Syamsul Hilal menjelaskan yang merupakan anggota DPRD Sumatera Utara priode 2009-2014. Dirinya memenuhi panggilan kedua sebagai saksi. Syamsul Hilal yakin pemeriksaan dirinya masih hal yang sama yaitu seputaran hubungan dirinya dengan Gubernur non aktif Gatot Pujonugroho serta kelima ketua DPRD Sumatera utara yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.
Sementara itu saksi lainnya Ristianti yang juga merupakan mantan anggota DPRD Sumut priode 2009-2014, yang ditemui awak media mengaku koperatif dan menjelaskan dirinya dicecar pertannyaan tentang prosedur pengesahan APBD, LKPJ Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujonugroho, serta seputar interpelasi, pemeriksaan yang melibatkan baik penjabat dilingkungan Pemprov Sumut dan pemeriksaan ke 11 saksi kembali di lakukan di Mako Brimob Polda Sumut jalan Wahid Hasim Medan. (kho)
Copy
0 comments:
Post a Comment