Mediapublik.press (Daerah) – Jakarta Ketua Penyelenggara Lokakarya P2KP Kota Administrasi Jakarta Utara, Abdul Bahder Maloko mengatakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dan PNPM Mandiri di DKI Jakarta telah dilaksanakan sejak Tahun 1999 terus berkembang dan telah meletakan prinsip-prinsip kemandirian pada masyarakat melalui tiga pilar ; Partisipasi, Demokrasi, Transparansi dan Akuntabilitas, kemudian menjelma melalui proses asilmilasi baik makna harafiah maupun kontek subtansi program menjadi Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP) yang fokusnya untuk pencapaian target 100-0-100 pada tahun 2019 melalui kualitas hunian, permukiman, sanitasi dan Air bersih, tutur Abdul Bahder.
Asisten Kesejahteraan Rakyat Jakarta Utara, Muhammad Effiscal ketika membuka kegiatan lokakarya Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP) menuju Kota Jakarta Utara bebas kumuh di Ruang Dynamic Hotel BNB, Kelapa Gading, Selasa (22/09).
" Saat ini, permasalahan kumuh menjadi tantangan yang cukup komplek dalam pembangunan. Tantangan utama yang dihadapi kota-kota di seluruh dunia termasuk kota Jakarta Utara adalah pesatnya perkembangan kota yang belum didukung dengan kesiapan kawasan, sarana prasarana dan utilitas," ujarnya .
Kehadiran P2KP sebagai lanjutan PNPM Mandiri Perkotaan yang memiliki makna cukup strategis bagi pelaku pemberdayaan, dengan lokakarya P2kp diharapkan dapat terbangun suatu komitmen bersama dalam memainkan peran dan fungsi masing-masing dalam rangka mencapai target pada tahun 2019 yakni Jakarta Utara menuju kota bebas kumuh. 100-0-100, tambahnya.
Dan sebagai perangkat pemerintah saling mendukung program P2KP diantaranya monitoring dan memfasilitasi pelaksanaan pendataan baseline di wilayah kelurahan, penyusunan profil permukiman dan kumuh masing-masing kelurahan, penyusunan indikasi kegiatan dan lain-lain. tandasnya.
Fahror Rifqie Kasubbid bidang pemberdayaan Kementerian Pekerjaan Umum Cipta Karya menjelaskan dalam Program P2KP kali ini dititik beratkan pada pembangunan fisik infrastruktur wilayah , dengan acuan dari masukan dan evaluasi Badan Keswadayaan Masyarakat atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat di masing-masing Kelurahan, dan setelah itu dieveluasi dengan perumusan-perumusan yang matang, guna menjadi program ini tepat sasaran sehingga wilayah kumuh diperkotaan dapat teratasi, dan target 100-0-100 dapat tercapai, jelasnya. (eko)
Copy
0 comments:
Post a Comment