Mediapublik.press(Daerah) - Pasangkayu (Sulbar) Sidang paripurna dengan agenda pembukaan masa
sidang 2016, telah dilakukan DPRD Matra, Selasa 5 Januari. Sidang ini
sudah merupakan agenda rutin tiap awal tahunnya sebagai penanda
dimulainya agenda kerja DPRD Matra dalam tahun itu.
Dalam kesempatan tersebut pimpinan sidang Lukman Said
menyampaikan bahwa memulai masa kerja awal tahun ini, DPRD Matra masih
menyisakan sejumlah pekerjaan dari tahun 2015, terutama masala agenda
program legislasi daerah (prolgeda) 2015, yang baru terselesaikan sekira
30 persen.Olehnya ia berharap badan legislasi daerah (balegda Matra)
segera menuntaskan prolegda tersebut, sehingga setidaknya sudah rampung
pada akhir Januari nanti.
Kata dia, penyusunan ranperda adalah salah satu fungsi DPRD
yang paling banyak disoroti oleh masyarakat, hal itu dimaklumi karena
salah satu ukuran keberhasilan DPRD adalah mampu menjalankan fungsi
legislasinya dengan baik. Apa lagi sambung dia beberapa ranperda yang
masuk dalam prolegda 2015 sudah sangat urgen untuk segera ditetapkan.
" Saya minta dalam bulan Januari ini ranperda tentang biaya
transportasi jemaah haji, ranperda tatacara pencalonan, pemilihan,
pelantikan dan pemberhentian kepala desa, ranperda tentang pembentukan
desa, kemudian ranperda tentang tarif pelayanan di RSUD Matra sudah bisa
ditetapkan. Dan saya meminta para pimpinan fraksi bisa melakukan
pertemuan ditingkat fraksinya agar para anggota fraksinya bisa rajin
berkantor" imbuh ketua DPRD Matra ini.
Sebagaimana diketahui dari 14 ranperda yang masuk dalam
prolegda 2015 baru tiga ranperda yang bisa diselesaikan, sementara
sisanya menjadi warisan pekerjaan DPRD Matra di 2016, tiga ranperda
diantaranya yang belum terselesaikan merupakan ranperda inisiatif DPRD.
Sementara itu, Ketua Balegda Matra Ikram Ibrahim menolak
jika dikatakan Balegda Matra selama ini tidak bekerja maksimal. Ia
beralasan bahwa tidak rampungnya prolegda 2015 karena penyusunan draft
ranperda tersendat di eksekutif.
" Mana ada pemkab Matra menyodorkan draft ranperdanya
kepada kami untuk dibahas, jadi jangan salahkan kami. Saya juga sudah
berpa kali melakukan koordinasi dengan mereka namun toh draft
ranperdanya belum juga diserahkan hingga kini" keluh politis PPP
ini. (joni)
Copy
0 comments:
Post a Comment