Mediapublik.press (Politik) - Pasangkayu (Sulbar) Deklarasi pendaftaran pasangan Agus & Saal ribuan simpatisan hadir dan mengantar pasangan Handal jilid II ke kantor KPU Mamuju Utara (Matra) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) namun sejumlah oknum PNS dan Kades terlihat hadir dan berbaur di tengah tengah simpatisan lainnya.
Kepala Dinas Perhubungan Mamuju Utara Kasmuddin yang sempat hadir di kantor sekretariat pemenangan pasangan Agus & Saal (Handal Jilid II) sesaat sebelum mendaftarkan diri ke KPU, tanpa menggunakan atribut PNS, saat di konfirmasi terkait dengan keterlibatan sejumlah personil dari dinas perhubungan kasmuddin mengatakan, pihaknya turut ambil bagian bukan karena ikut serta dalam deklarasi pasangan Handal yang juga Petahana ini namun sebatas mengatur lalu lintas, terang kasmuddin.
Kasmudiin menambahkan sekitar 14 orang personil dari dinas perhubungan "kita turunkan untuk mengatur lalu lintas, ada yang di tempatkan di beberapa titik yang di anggap rawan macet, sehingga perlu anggota mengatur kendaraan yang terparkir, dan ini sekali lagi saya katakan tidak ada kaitannya dengan pasangan Agus & Saal, keterlibatan petugas hanya semata mengatur kendaraan. tegas kasmuddin.
Devisi Pencegahan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Muh. Yunus yang juga menghadiri pendaftaran Paslon Kepala Daerah di kantor KPU Mamuju Utara (Matra), saat di konfirmasi terkait keterlibatan beberapa oknum PNS dan Kades dalam deklarasi pasangan Handal ini mengatakan, seperti yang di laporkan panwas kabupaten bahwa pihaknya telah menerima beberapa laporan melalui via sms dan bbm terkait beberapa oknum PNS yang di sinyalir menguntungkan salah satu pasangan calon, terang yunus.
Yunus juga menambahkan Bawaslu saat ini masih mengumpul data karena sampai saat ini belum ada calon baru bakal calon, dan untuk penindakan selanjutnya "kami serahkan ke Bawaslu Kabupaten, apabila ada PNS yang terindikasi ikut mengambil bagian dan menguntungkan salah satu calon "kami akan memanggil yang bersangkutan untuk di klarifikasi, dan saat ini kami tidak akan main main dalam mengambil sikap, karena hingga hari ini sudah ada surat edaran dari MenPan agar PNS itu menjaga netralitasnya di daerah masing-masing dan kepentingan fasilitas negara yakni kendaraan yang digunakan untuk menguntungkan salah satu pasangan calon, ini himbawan "kami kepada masyarakat dan PNS untuk menjaga netralitasnya, tegas yunus. (joni)
Kepala Dinas Perhubungan Mamuju Utara Kasmuddin yang sempat hadir di kantor sekretariat pemenangan pasangan Agus & Saal (Handal Jilid II) sesaat sebelum mendaftarkan diri ke KPU, tanpa menggunakan atribut PNS, saat di konfirmasi terkait dengan keterlibatan sejumlah personil dari dinas perhubungan kasmuddin mengatakan, pihaknya turut ambil bagian bukan karena ikut serta dalam deklarasi pasangan Handal yang juga Petahana ini namun sebatas mengatur lalu lintas, terang kasmuddin.
Kasmudiin menambahkan sekitar 14 orang personil dari dinas perhubungan "kita turunkan untuk mengatur lalu lintas, ada yang di tempatkan di beberapa titik yang di anggap rawan macet, sehingga perlu anggota mengatur kendaraan yang terparkir, dan ini sekali lagi saya katakan tidak ada kaitannya dengan pasangan Agus & Saal, keterlibatan petugas hanya semata mengatur kendaraan. tegas kasmuddin.
Devisi Pencegahan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Muh. Yunus yang juga menghadiri pendaftaran Paslon Kepala Daerah di kantor KPU Mamuju Utara (Matra), saat di konfirmasi terkait keterlibatan beberapa oknum PNS dan Kades dalam deklarasi pasangan Handal ini mengatakan, seperti yang di laporkan panwas kabupaten bahwa pihaknya telah menerima beberapa laporan melalui via sms dan bbm terkait beberapa oknum PNS yang di sinyalir menguntungkan salah satu pasangan calon, terang yunus.
Yunus juga menambahkan Bawaslu saat ini masih mengumpul data karena sampai saat ini belum ada calon baru bakal calon, dan untuk penindakan selanjutnya "kami serahkan ke Bawaslu Kabupaten, apabila ada PNS yang terindikasi ikut mengambil bagian dan menguntungkan salah satu calon "kami akan memanggil yang bersangkutan untuk di klarifikasi, dan saat ini kami tidak akan main main dalam mengambil sikap, karena hingga hari ini sudah ada surat edaran dari MenPan agar PNS itu menjaga netralitasnya di daerah masing-masing dan kepentingan fasilitas negara yakni kendaraan yang digunakan untuk menguntungkan salah satu pasangan calon, ini himbawan "kami kepada masyarakat dan PNS untuk menjaga netralitasnya, tegas yunus. (joni)
Copy
0 comments:
Post a Comment