Mediapublik.press (Daerah) - Pasangkayu (Sulbar) Panitia khusus (pansus) ranperda pelaksanaan APBD 2014, akhirnya telah menyampaikan laporannya terkait realisasi anggaran APBD pada 2014 lalu, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan selama beberapa minggu belakangan.
Laporan pansus tersebut disampaikan dalam sidang paripurna yang digelar pada Rabu, 2 September. Hadir pula dalam kesempatan ini, Bupati Matra Agus Ambo Djiwa, Sekkab Matra M. Natsir serta kepala SKPD lingkup pemkab Matra. Dalam laporan yang dibacakan oleh Ketua Pansus Uksin Djamaluddin itu, masalah aset Daerah yang belum terdata dengan baik menjadi sorotan utama.
Uksin mengatakan, bahwa masalah aset daerah ini, adalah masalah klasik yang belum bisa terselesaikan hingga sekarang, itu pulalah yang membuat Matra tidak pernah mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI.
" Kami berharap pemkab bisa mengalokasikan anggaran inventarisasi aset di APBD perubahan tahun ini, dan sekaligus itu juga menindaklanjuti hasli laporan keuangan BPK" terangnya.
Menanggapi hal ini bupati Matra, mengakui bahwa masalah aset masih menjadi batu sandungan tersendiri bagi Pemkab Matra dalam mewujudkan laporan keuangan dengan predikat WTP.
Selain masalah penganggaran, kendala pendataan aset ini juga menyangkut adanya aset- aset lama peninggalan pemerintahan Mamuju yang diserahkan ke Matra setelah menjadi kabupaten, yang pendataannya sangat sulit dilakukan.
Agus juga mengungkapkan bahwa kendala lain menuju WTP, yakni adanya pinjaman dana bergulir pada masa kepemimpinan bupati sebelumnya yang hingga saat ini belum bisa dikembalikan oleh kelompok- kelompok masyarakat yang meminjam dana tersebut.
" Besaran pinjamannya itu bervariasi mulai dari Rp. 5 juta hingga Rp. 25 juta, pokoknya besaran keseluruhan anggarannya mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana mau pengembaliannya sebagian masyarakatnya sudah tidak ada disini" ungkapnya.
Kendati dengan rintangan yang sedemikian rupa, ia optomis semua masalah tersebut bisa segera terselesaikan, dan target mencapai WTP bakal segera tercapai. (joni)
Laporan pansus tersebut disampaikan dalam sidang paripurna yang digelar pada Rabu, 2 September. Hadir pula dalam kesempatan ini, Bupati Matra Agus Ambo Djiwa, Sekkab Matra M. Natsir serta kepala SKPD lingkup pemkab Matra. Dalam laporan yang dibacakan oleh Ketua Pansus Uksin Djamaluddin itu, masalah aset Daerah yang belum terdata dengan baik menjadi sorotan utama.
Uksin mengatakan, bahwa masalah aset daerah ini, adalah masalah klasik yang belum bisa terselesaikan hingga sekarang, itu pulalah yang membuat Matra tidak pernah mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI.
" Kami berharap pemkab bisa mengalokasikan anggaran inventarisasi aset di APBD perubahan tahun ini, dan sekaligus itu juga menindaklanjuti hasli laporan keuangan BPK" terangnya.
Menanggapi hal ini bupati Matra, mengakui bahwa masalah aset masih menjadi batu sandungan tersendiri bagi Pemkab Matra dalam mewujudkan laporan keuangan dengan predikat WTP.
Selain masalah penganggaran, kendala pendataan aset ini juga menyangkut adanya aset- aset lama peninggalan pemerintahan Mamuju yang diserahkan ke Matra setelah menjadi kabupaten, yang pendataannya sangat sulit dilakukan.
Agus juga mengungkapkan bahwa kendala lain menuju WTP, yakni adanya pinjaman dana bergulir pada masa kepemimpinan bupati sebelumnya yang hingga saat ini belum bisa dikembalikan oleh kelompok- kelompok masyarakat yang meminjam dana tersebut.
" Besaran pinjamannya itu bervariasi mulai dari Rp. 5 juta hingga Rp. 25 juta, pokoknya besaran keseluruhan anggarannya mencapai ratusan juta rupiah. Bagaimana mau pengembaliannya sebagian masyarakatnya sudah tidak ada disini" ungkapnya.
Kendati dengan rintangan yang sedemikian rupa, ia optomis semua masalah tersebut bisa segera terselesaikan, dan target mencapai WTP bakal segera tercapai. (joni)
Copy
0 comments:
Post a Comment