Mediapublik.press(Daerah) - Pasangkayu (Sulbar) Kunjungan kerja Kapolda Sulselbar Irjen. Pol. Pudji Hartanto ke Matra, Minggu 13 Desember, disambut aksi unjuk rasa ratusan massa pendukung pasangan calon (paslon) Abdullah Rasyid dan Marigun Rasyid (Amar).
Dengan menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat, massa paslon nomor urut 3 ini, hendak menemui kapolda yang saat itu baru saja tiba dikantor polres Matra, untuk menyerahkan beberapa hal yang mereka klaim adalah bukti kecurang-kecurangan penyelenggaraan pilkada Matra.
Namun massa tidak bisa merapat ke kantor polres Matra, karena dihalau oleh brikade polisi dibantu personil Brimob Polda Sulselbar. Sempat terjadi ketegangan antara pendemo dengan pihak kepolisian, karena sulitnya pihak kepolisian mengatur kendaraan massa kala itu.
Massa akhirnya memilih bertahan, dan melakukan orasi dari jarak jauh, meski kala itu masih ada satu dua orang yang menyerukan untuk menerobos berikade keamanan. Selain barisan brikade, pihak kepolisian juga mendapat beck up sau unit kendaraan water canon yang bersiaga dibarisan paling belakang.
Setelah hampir sekira satu jam lebih melakukan orasi, dua orang perwakilan pengunjuk rasa akhirnya diberi kesempatan untuk bertemu langsung dengan kapolda diruang kantor kapolres Matra guna menyampaikan aspirasinya tersebut. Entah apa yang dibicarakan sebab pertemuan berlangsung tertutup untuk awak media. Usai bertemu kapolda massapun akhirnya membubarkan diri.
Kapolda Sulselbar Irjen. Pol. Pudji Hartanto, yang ditemua usai menerima perwakilan pengunjuk rasa menyampaikan bahwa, dalam melakukan unjuk rasa semestinya tetap mengacu pada aturan- aturan yang telah ada.
" Melakukan unjuk rasa boleh saja, asal tetap sesuai aturan, harus tertib, tidak boleh mengganggu ketertiban masayarakat, terus tidak boleh anarkis" ujar polisi bintang dua ini.
Mengenai pelanggaran pilkada yang disampai oleh perwakilan pengunjuk rasa, ia menyampaikan bahwa proses penanganannya akan diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara pilkada dalam hal ini panwaslu dan KPU Matra.Ia pun menghimbau kepada dua lembaga penyelenggara pilkada Matra tersebut agar mempercepat proses pelaporan pelanggaran yang diterima, sesuai dengan aturan yang ada.
Ia juga berpesan agar panwaslu dan KPU Matra senantiasa menjaga netralitas selama proses pilkada maupun saat menangani pelaporan pelanggaran pelaksanaan pilakada.
" Untuk Kapolres Matra saya ucapkan terimakasih, pelaksanaan tugasnya sudah bagus, masyarakat memberikan apresiasi juga, makanya saya datang kesini, Nah mari terus jaga keamana di Matra ini, karena itu bukan hanya tugas polisi, tapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat, pemda, TNI dan elemen masyarakat lainnya, termasuk media massa" imbuhnya.
Sementara itu, sehari sebelumnya, ratusan massa Amar juga melakukan aksi unjuk rasa dikantor panwaslu Matra, mereka menyampaikan beberapa laporan pelanggaran pelaksanaan pilkada Matra. Mereka juga meminta panwaslu Matra agar mendiskualifikasi paslon yang terbukti melakukan money politik atau pelanggaran lainnya.
Indakasi pelanggaran yang dilaporkan, antara lain adanyan pemilih ganda dalam DPT berjumlah sekira 8000 lebih, kemudian masih adanya pemilih dalam DPT tanpa NIK, masalah money politik, dugaan keterlibatan aparat birokrat dalam politik praktis, serta adanya sisa surat suara sekira 20 lembar yang dibagi ke masing- masing saksi paslon untuk kemudian dicoblos di TPS 1 desa Ompi.
Ratusan massa Amar ini juga tidak bisa merapat kekantor panwaslu Matra, karena personil polisi dibantu brimob telah lebih dahulu melakukan berikade, hanya perwakilan pengunjuk rasa yang diperkanan menyampaikan laporan ke penerima laporan di Panwaslu Matra.
Menanggapi tuntutan pengunjuk rasa, Ketua Panwaslu Matra Nasrul Natsir menyampaikan bahwa akan memproses lebih lanjut sesuai aturan yang ada, pihaknya juga akan melakukan pengkajian serta pendalaman terhadap temuan- temuan yang dilaporkan tersebut.
" Kami akan mengklarifikasi kembali pengawas di TPS 1 di desa Ompi itu, kenapa hal demikian bisa terjadi disana, dan saya sudah menugaskan panwascam untuk mencari pengawas TPS itu, dan memang kalau benar seperti itu kejadiannya maka bisa saja akan dilakukan pemungutan suara ulang (psu) di TPS tersebut" terangnya.
Terpisah, penjabat Bupati Matra M. Natsir menyampaikan bahwa jika memang terbukti ada bawahannya yang terlibat dalam poltik praktis maka ia tak segan- segan untuk memprosesnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun sambung dia sejauh ini pihaknya belum melakukan proses terhadap PNS yang diindikasikan terlibat dalam politik praktis tersebut.
" Kami sudah terima laporan dari panwaslu Matra mengenai beberapa oknum PNS yang terlibat dalam politik praktis, dan nanti akan kami lakukan sudang kode etik. Kalau memang terbukti akan dijatuhkan sanksi sesuai jenjang pelanggarannya" jelasnya. (Joni)
Copy
0 comments:
Post a Comment